Pemerintah angkat PPN atas sembako di sekolah

Pemerintah-angkat-PPN-atas-sembako-di-sekolah

Pemerintah dan DPR telah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) barang/jasa seperti perlengkapan sekolah dasar.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP dalam rapat paripurna, Kamis (10 Juli 2021). Dolfie mengatakan barang atau kebutuhan pokok, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan sosial akan dibebaskan dari PPN.

“PDIP memperhatikan aspirasi para pelaku UMKM dan terus berupaya memastikan bahan pokok

, layanan pendidikan, layanan kesehatan, transportasi darat, layanan keuangan, dan layanan sosial yang dibutuhkan masyarakat dibebaskan dari PPN,” kata Dolfie dalam rapat paripurna. .

Baca juga: Tolak PPN Sembako, Peneliti: Potensinya Sangat Kecil

Pembebasan barang/jasa tersebut dilakukan setelah sebelumnya pemerintah mengajukan daftar non-BKP dan non-JKP yang tidak diberikan fasilitas pembebasan PPN. Namun pada akhirnya, barang/jasa tersebut tetap dibebaskan dari pemotongan PPN.

“Ini sekali lagi merupakan bentuk keberpihakan DPR sebagai wakil rakyat dalam menangani kebutuhan pokok rakyat banyak,” kata Dolfie.

Di sisi lain, pemerintah juga belum menerapkan rezim PPN multi tarif.

Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan tarif PPN yang seragam mulai April 2022 dengan kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 11 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Kemudian pemerintah akan menaikkan lagi tarif PPN sebesar 12 persen pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Teknik Lari Jarak Pendek

Dalam pengambilan keputusannya, Komisi XI DPR RI menyatakan ada 8 kelompok politik

yang menerima kerja Panja dan sepakat agar UU HPP segera diserahkan kepada pimpinan DPR RI. Sementara satu fraksi menolak undang-undang tersebut.

Fraksi yang setuju adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN dan PPP. Sedangkan fraksi yang menolak adalah PKS.

Dalam paparan Dolfie, PKS menolak UU HPP karena tidak setuju dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Menurut dia, kenaikan tarif akan kontraproduktif bagi proses pemulihan ekonomi nasional.

LIHAT JUGA :

https://nac.co.id/
https://futsalin.id/
https://evitdermaclinic.id/
https://kabarsultengbangkit.id/
https://journal-litbang-rekarta.co.id/
https://jadwalxxi.id/
https://www.greenlifestyle.or.id/
https://www.kopertis2.or.id/
https://rsddrsoebandi.id/
https://www.ktb-mitsubishimotors.co.id/
https://www.topijelajah.com/
https://mesinmilenial.com/

Rate this post

You May Also Like

About the Author: Rifki Uking

Selalu ingin belajar untuk mendapatkan yang saya inginkan :')