UU Pendidikan Nasional perlu direvisi

UU-Pendidikan-Nasional-perlu-direvisi

Peraturan perundang-undangan terkait pendidikan nasional dipandang perlu untuk menjawab tantangan pendidikan di zaman modern ini.

“Revisi undang-undang (Pendidikan Nasional) menjadi lebih relevan karena undang-undang ini sudah berusia 16 tahun. Tentu saja, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) kita tidak dapat menemukan jawaban atas berbagai tantangan tersebut,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meluncurkan website UGM pada Senin (28 Juni 2021).

Baca juga: Mahasiswa FK Unair Jadi Putri Pendidikan Jawa Timur

Syaiful memaparkan serangkaian catatan yang menjadi dasar revisi undang-undang tersebut

, yang meliputi aspek filosofis, hukum, dan sosiologis.

Secara filosofis, terangnya, isi revisi UU Sisdiknas berkaitan secara eksplisit dan implisit dengan visi negara yang tertuang dalam pendahuluan alinea keempat dan Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. tahun 1945 menjadi Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, substansi pembentukan karakter harus menekankan pada falsafah Pancasila.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Kemudian juga harus mampu menjadikan nilai-nilai agama, tradisi budaya nusantara, aspek sejarah pendidikan nasional dan pemikiran para tokoh pendidikan, tokoh agama dan tokoh budaya bangsa sebagai dasar pemikiran karakter-pedagogis.

Muatan filosofis harus menjadi komitmen bersama dalam revisi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional.

“Indonesia adalah negara besar yang memiliki warisan dan nilai-nilai luhur untuk membangun peradaban negara dan bangsa dunia,” jelasnya.

Baca Juga:  Korupsi dana BOP Rp 7,8 miliar, direktur SMKN 53 Jawa Barat dibagikan kepada guru

Dari sisi hukum, ia menyebutkan perlunya sinkronisasi dengan sejumlah undang-undang terkait, seperti UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Baca juga: Virolog UGM: GeNose C19 Cegah Covid-19 di Angkutan Umum

“Permasalahan pelaksanaan undang-undang sistem pendidikan nasional dan undang-undang

pendidikan lainnya adalah bahwa aturan pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi undang-undang utama,” katanya.

Secara sosiologis, sistem pendidikan nasional perlu menegaskan kembali peran tiga pusat pendidikan, yaitu orang tua (keluarga), sekolah dan masyarakat, sebagai komponen dalam roadmap pendidikan.

Sebab ketiganya merupakan komponen penting sebagai pusat pengembangan keilmuan, pembentukan karakter dan kepribadian anak.

Selain itu, sistem pendidikan harus dapat dilaksanakan di daerah-daerah dengan karakteristik khusus seperti kota, pedesaan, pegunungan, sungai dan pulau serta memperhatikan pemerataan infrastruktur dan teknologi informasi.

Ketua Tim Pembahasan RUU Pendidikan DGB UGM Sri Hartati menambahkan, sistem pendidikan harus mampu menyeimbangkan kebutuhan akademik dan keterampilan untuk memasuki dunia kerja, serta menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis, analitis, kreatif dan inovatif.

Selain itu, sistem pendidikan nasional yang mapan harus mampu menjamin pemerataan akses pendidikan bagi semua warga negara dan menjamin mutu dan mutu pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

LIHAT JUGA :

serverharga.com
wikidpr.id
riaumandiri.id
dekranasdadkijakarta.id
finland.or.id
cides.or.id

Rate this post

You May Also Like

About the Author: Rifki Uking

Selalu ingin belajar untuk mendapatkan yang saya inginkan :')